Berdasarkan kajian penerapan anggaran berbasis kinerja oleh Badan Diklat Keuangan Kemenkeu (2013) disimpulkan bahwa praktek penerapan APBD berbasis kinerja hingga saat ini belum terbangun dengan baik, menyeluruh, utuh dan konsisten. 3 km + 2 hm =. SD. Undang Undang No 32 Tahun 2004 mengatur dengan jelas hsak hak DPRD yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1). id. 216) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang. Penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melampaui wewenang yang dimilikinya;. Dibawah ini beberapa berbagai jenis pengawasan yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut: 1. pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) yang bersumber dari APBD; 3. BPK d. Pengertian Anggaran Berbasis KinerjaHal ini berarti pihak DPRD merupakan pengawas eksternal yangbertujuan untuk tercapainya sasaran APBD yang telah dicanangkan/ Menurut Roseptalia (2006) dalam Sri Rustiyaningsih (2014:22 bahwa Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD penting dilakukan untuk memastikan agar anggaran yang disusun benar-PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) I. 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN agar APBN dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Pengawasan eksternal pelaksanaan APBD dilakukan oleh. P e n d a h u l u a n. Dec 20, 2015 · Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan dengan pemeriksaan oleh BPH (Badan Pemeriksa Keuangan). Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal juga belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan pada instansi pemerintah menjadi tidak optimal. terselenggaranya pemerintah yang baik. Berikan 3 alasan Jawab : Dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang baik pengawasan berperan menjadi umpan balik kepada pemerintah desa karna akan memberi umpan balik untuk. Berikut dibawah ini, soal ekonomi kelas xi semester genap K13 edisi revisi dengan kunci. Berbagai review yang dilakukan secara menyeluruh oleh pemeriksa eksternal atau pihak lain. DPRD e. Menurut Werimon, Ghozali, Nazir (2007: 10) bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan Pada. ADVERTISEMENT. Memilih bupati/wali kota;. internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sengakan p engawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan. Penunjukan PPTK sebagai Implementasi pelaksanaan jabatan struktural terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungi pada OPD (Arsana 1:100). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Suryanto: 2015). pelaporan hasil pelaksaaan APBD dan pengawasan [1]. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu seba-gai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangatPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana BPK melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dalam melakukan Pemeriksaan Keuangan terhadap Pelaksanaan APBD Kota Makassardan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan. Bagaimanakah Kendala Dalam pelaksanaan Pertanggunggjawaban APBD Oleh Kepala Daerah Di Kota Pariaman? C. Beberapa pengalokasian dana itu seperti antara lain seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan taman, dll. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya (Pasal 54 ayat (1) dan (3)) Audit medis internal dilakukan oleh Komite Medik rumah sakit. Demikian pengertian, tujuan, fungsi, sumber keuangan, dan mekanisme penyusunan APBN . Rekomendasi mengusulkan perbaikan untuk aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis pelaksanaan dan kewilayahan. (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain. Penelitian tentang pengaruh. Output Penugasan adalah hasil dari penugasan pengawasan intern BPKP yang antara lain disajikan dalam bentuk laporan. Hal-hal yang harus dipedomani dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah: dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah. Pemda Jawaban: a. Sebagaimana kita ketahui bersama. Pengawasan. Riawan Tjandra. Pemerintah Kota Malang untuk APBD tahun 2021 dan 2022. dengan tugas dan fungsi masing-masing. Setiap. Mar 28, 2023 · Pembahasan. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan. Pengawasan Internal dan Eksternal. 31 Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. hal ini. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 54 – Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan. 3 Pengetahuan Tentang Anggaran dan Pengawasan APBD Feb 26, 2013 · Pengawasan dalam rangka pelaksanaan APBN dilakukan secara berjenjang. untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau sekretaris Dinas Kesehatan Daerah provinsi atau. Pengawasan eksternal pelaksanaan APBD dilakukan oleh… a. Untuk Jun 9, 2018 · Pengawasan keuangan daerah adalah pen gawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi penga wasan pa da saat peny usunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pengawasan eksternal ini juga dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa (Pers). dan penyetoran atas penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara pembantu penerimaan. menu alokasi per jenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah masing-masing; dan c. Pengawasan pelaksanaan APBD. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (AP BD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses p elaporan. 16 Tahun 1997. 5. 10 responden atau 31, 25% menyatakan sangat. menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah, menyangkut pajak daerah, menyangkut retribusi daerah, menyangkut RPJPM (R encana Pembangunan Jangka Panjang Menengah) yang belum dibatalkan. Menurut PP N0. Pasal 10 Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Pembinaan dan pemantauan kegiatan MGMP dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Kepala Kandep, Pengawas, dan Kepala Dinas Pendidikan yang dilakukan melalui kunjungan ke sekolah dan kelas, terutama untuk mengetahui perubahan sikap, kemampuan dan ketrampilan guru. pendapatan asli b. Skripsi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Terhadap Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2017. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang. So ek arwo,Be bag i Mas lah K euangan D h (Surabaya, Airlangga University press, 2003), hlm. Faktor eksternal ini biasanya terjadi secara tiba–tiba dan tidak dapat diubah atau dikendalikan, namun dapat mempengaruhi. peraturan menteri keuangan tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah/kuasa bendahara umum daerah. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran APBD direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. Menurut Werimon, Ghozali, Nazir (2007: 10) bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. f UU No. pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Pengawasan pelaksanaan APBD secara prinsip sama dengan APBN, yaitu terdapat pelaksanaan secara eksternal dan internal. Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus pada PT. DPRD dan BPK 18. Pengawasan teknis. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota pengawas internal dilakukan oleh inspektorat daerah yang merupakan unsur pengawasPDF | On Oct 6, 2011, Manik Sukoco published Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan. 3) Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan untuk:18 a) penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan b) dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 628 pengawasan pada tahun 2021, yang nampaknya salah satunya disebabkan oleh semakin longgarnya mobilitas masyarakat. BPKP dalam kegiatan pengawasan memegang peranan untuk melakukan pengawasan di. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraanDalam melaksanakan APBN, terdapat beberapa pihak yang mengawasinya, yaitu: Pihak Internal : Atasan dari kepala kantor/satuan kerja bagi anggaran rutin, dan atasan dari pimpinan proyek; Atasan langsung bendaharawan; Direktur Jenderal dan Pejabat yang setingkat pada Departemen, Biro Keuangan Departemen/Lembaga dan Biro Keuangan;. Pemda Jawaban: a. 3 KEUANGAN DAERAH Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesui dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan terhadap APBD. Berkaitan dengan tujuan pengawasan keuangan daerah, maka menurut Halim A. WebSkripsi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Terhadap Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2017 (PDF) Skripsi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi B DPRD Kabupaten Demak Terhadap Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2017 | Andayu Intan - Academia. Dalam melaksanakan APBN, terdapat beberapa pihak yang mengawasinya, yaitu: Pihak Internal : Atasan dari kepala kantor/satuan kerja bagi anggaran rutin, dan atasan dari pimpinan proyek; Atasan langsung bendaharawan; Direktur Jenderal dan Pejabat yang setingkat pada Departemen, Biro Keuangan Departemen/Lembaga dan Biro Keuangan;. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang Pengelolaan a. 1 Pengawasan Pelaksanaan APBD. yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh dipengaruhi faktor pengelaman dewan (DPRA) tentang anggaran sebesar 53, 6 %, relative kuat. SUMARLIN: Good Governance Mensyaratkan Pengawasan Internal dan Eksternal. Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan. DPRD dan BPK. eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan. Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk. Pengukuran Panjang dan Berat - Matematika SD Kelas 4 › Lihat soal. Sedangkan pengawasan oleh pihak internal dilakukan oleh APIP. Menetapkan Tim Teknis PA/KPA memiliki wewenang untuk memilih tim teknis yang akan membantu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Anggaran Daerah d. Undang-Undang No. Pengawasan APBD. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Pramono (2002) dalam Isma (2007) dalam (Utami dan Syofyan 2013). 17 Tahun 2011 yakni : (1) Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Berdasarkan Peraturan Mendagri No. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan. Pemda c. Kesimpulan: Efektifitas yang kurang optimal menjadi kendala seperti Sarana dan Pra-sarana, Anggaran, atau Komitmen Kepala daerah. May 31, 2021 · pelaksanaan APBD tidak terealisasi dengan benar dan pertanggungjawaban bisa dituntut oleh masyarakat. SAMBUTAN MENTERI. Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebagaimana dimaksud meliputi: Area kerja dengan pajanan Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi,. DPRD dan BPK b. Jadi pengawasan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 1. SEBI. Pasal 13C (1) Dalam melakukan. Selain itu juga dilakukan, penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. pengawas eksternal pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan. Banyaknya kasus korupsi dalam penyelewengan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD. Bagaimana proses pengesahan Perkada tentang APBD dan pengeluaran daerah apa saja yang dapat dilakukan berdasarkan Perkada tentang APBD? 2. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal juga belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan pada instansi. Pengawasan dewan terhadap. Abstract. Pengawasan. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan,dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. DPRD e. Perlu diingat bahwa fungsi, mekanisme, dan pelaksanaan APBN harus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan agar dapat memenuhi tujuan. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional. internal yang dilakukan oleh BAWASDA dan BPKP (untuk pembelanjaan yang mengunakan APBN), serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada. DPRD e. Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Pembelajaran dari Kota Malang. Memilih bupati/wali kota;. Pengawasan oleh parlemen tidak hanya diberikan kepada DPR untuk mengawasi pelaksanaan UU dan APBN (Pasal 69. Feb 18, 2022 · Pengawasan internal diterapkan oleh satuan pengawas dari kelompok yang diawasi. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. com. mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen,. RAPBD. APBN suatu Negara disusun berdasarkan asas anggaran berimbang dan dinamis. Apabila tidak segera ditanggulangi maka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandung dapat terganggu, sehingga visi dan misi pembangunan Kota Bandung tidak. Berikut dibawah ini, soal ekonomi kelas xi semester genap K13 edisi revisi dengan kunci. (2) Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga. pemerintah dalam arti eksekutif. Pengawasan eksternal pelaksanaan APBD dilakukan oleh. fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. DPRD e. Menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD B. Muchsan. 1. a. 3. D itinjau dari struktur pengelolaan anggaran, pengawasan diawali dari Pejabat P enguji dan P erintah P embayaran, B endaharawan P engeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. Dalam anggaran belanja negara harus berdasar pada prinsip: hemat dan efisien; efektif terarah dan terkendali sesuai rencana; serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Franklin Asiso. 2) Pengawasan eksternal, adalah pengawasan tertinggi yang dilakukan oleh DPRD dan BPK. Perencanaan dan penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. c. pengawasan atas anggaran dilakukan oleh anggota dewan, 2. Pertanggungjawaban APBD Setiap tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD, di samping itu ada pula laporan pelaksanaan APBD. Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaanAPBD selesai dilakukan. Bila dirinci lebih lanjut, pengawasan internal ini pun dapat dibagi menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasanNIM : 031152585. Rappocini di Mbuk Cofeeshop Jl. Abstrak Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap anggota DPRD terdapat tiga fungsi legislative dan fungsi Anggaran, fungsi pengawasan. Pengawasan oleh APIP. belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat dan pengawasan eksternal oleh DPRD. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya. pemerintah yang baik. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Tahap pengawasan pelaksanaan. Penenlitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan. Jenis kegiatan dan proyek yang. 10 responden atau 31, 25% menyatakan sangat baik, Pemerintahan Daerah. ,2001). Yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang korupsi dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh Iskandar (2018) mengkaji bahwa tindakan Negara dalam memberantas praktik korupsi di daerah dilakukan dengan cara pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan oleh orang yang berbeda baik dari internal maupun eksternal. Setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas eksternal maupun internal, menteri keuangan akan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Maka dari itu Ombudsman Republik Indonesia juga disebut sebagai pengawas eksternal sebagai wujud amanat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang secara operasional bertugas mencegah maladministrasi, menyelesaikan laporan masyarakat dan mengadakan pengawasan. Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. 2) Pengawasan eksternal, adalah pengawasan tertinggi yang dilakukan oleh DPRD dan BPK. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK; sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui instansi-instansi dalam jajarannya. Lembar 2 diterima oleh Pengawas Daerah; (c) Lembar 3 sebagai arsip. Menjamin tidak terdapat penyelewengan anggaran D. Fungsi pengawasan DPRD secara jelas diatur dalam Pasal 153 UU No. pengawasan atas pelaksanaan APBD. Pengawasan internal diterapkan oleh satuan pengawas dari kelompok yang diawasi. Evaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Pelaksana APBD 5. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, para. 2. 02 - Aspek Manajerial Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengawasan eksternal. DPRD dan BPK b. penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga membutuhkan pengawasan. dana bagi hasil d. penyiapan perangkat kebijakan; b. Pemerintah Daerah c. Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional Polri, terdapat dalam pasal 3 Perpres No.